Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Sebagai Alat Advokasi Perlindungan Jurnalistik

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999

Sebagai Alat Advokasi Perlindungan Jurnalistik

Oleh : Gerry Ubra,SPd

Penulis adalah :

Mantan Ketua PWI Perwakilan MTB Periode Tahun 2003-2004

Guru pada SMA Negeri 1 Tual

Signifikan dari kebenaran Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah mengikat Pemerintah secara hukum agar tidak lagi memberlakukan lisensi terbit.

Kalau sekarang dipertanyakan apakah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 ini fungsional sebagai alat advokasi dan proteksi / perlindungan jurnalis, maka kiranya dapat dimulai dengan identifikasi subyek dari undang – undang ini.

Sebagaimana setiap Undang – Undang Pokok, pada dasarnya berfungsi untuk mengatur keberadaan institusi tertentu dalam konteks kehidupan negara, yaitu ketentuan untuk dibentuknya suatu institusi negara, ataupun pengakuan oleh negara atas suatu institusi masyarakat. Dengan begitu keberadaan suatu institusi diakui oleh negara, dan dijamin fungsi – fungsi secara hukum negara.

Bertahun – tahun sebelum lahirnya Undang – Undang perfileman (UU No.8 Tahun 1992) kita hanya mengenal Film-Ordonnantie (Staatsbland 1940 No 507) dan Undang – Undang Nomor 01 Pnps Tahun 1964 tentang pembinaan film yang bersifat represif karena fokusnya adalah untuk pembatasan distribusi dan sebagai landasan ketentuan sensor. Tetapi uniknya, produksi dan peredaran film dapat tumbuh, bahkan menjadi booming pada tahun 70-an dan 80-an. Sementara setelah institusi perfileman (menyangkut produksi dan distribusi) diatur melalui UU, dikarenakan variabel non hukum, produksi filem nasional menjadi lesu. Jadi, suatu institusi masyarakat yang dijamin oleh Undang – undang belum tentu akan berkembang, karena kompleksnya variabel yang melingkupinya.

Hal yang sama juga dapat dilihat dari kehidupan media pers cetak. Dari aspek materil, sukses harian Kompas di raih dalam setting hukum yang represif. Begitu pula Majalah Tempo yang dimatikan oleh kekuasaan negara saat menikmati sukses meteril, dan setelah terbit kembali dalam landasan undang – undang yang sudah meniadakan ijin usaha penerbitan belum juga meraih sukses yang setara dengan kondisi sebelum pembrendelan.

Bagaimana mensikapi Undang – undang media ? kajian atas Undang – undang biasanya difokuskan pada subyek yang ditempatkan dalam prinsip resiporsitas, yaitu hak dan kewajiban. Dengan begitu akan jelas keberadaan setiap pihak, baik orang (person) dan institusi sebagai subyek dari Undang – undang.

Subyek yang di identifikasi dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah :

1. Institusi Pers ; fungsi kelembagaan jurnalisme dalam masyarakat

2. Perusahaan Pers ; Badan Hukum Nasional dan Asing

3. Organisasi Pers ; Organisasi Wartawan dan Organisasi perusahan

4. Wartawan.

Pendefenisian subyek Undang – Undang ini berfokus pada sifat kegiatan yaitu jurnalisme yang mencakup seluruh media masa (media cetak, media elektronika, dan segala jenis saluran yang tersedia).  Dengan begitu jika ada undang – undang media lain yang memasukan domain jurnalisme di dalamnya, akan bertumpang tindih dengan Undang – Pers ini.

Dengan “Perlindungan Hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsinya, hak dan kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pencantuman klausual ini sebenarnya tidak ada signifikasinya, sebab perlindungan hukum dengan sendirinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, harus diberikan kepada setiap orang yang menjalankan profesi legal.

Dari ancaman / sanksi dari Undang – undang ini dapat di identifikasi subyek yang dapat dikenai adalah :           

1. Persona (orang) yang menghabat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) , pidana penjara atau pidana denda, yaitu :

ü  Yang melakukan penyensoran, pembrendelan atau pelanggaran penyiaran

ü  Yang menyebabkan jurnalis terganggu dalam memenuhi hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

2. Personifikasi dari perusahan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 yang berkaitan dengan isi, pada editorial space dan commercial space, Pidana Denda, yaitu ;

ü  Yang tidak memenuhi kewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma – norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersala ;

ü  Yang tidak memenuhi kewajiban melayani hak jawab

ü  Yang memuat iklan :

a. Berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

b. Minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adaptif lainya sesuai dengan ketetuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

c.  Peragaan wujud rokok dan atau pengunaan rokok.

3. Personifikasi dari perusahan Pers yang melanggar pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 berkaitan dengan status Perusahan yaitu :

ü  Yang penerbitannya tidak berbadan hukum Indonesia

ü  Yang tidak mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan Pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Klausal dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang meberikan perlindungan hukum bagi Wartawan, bila dilihat dari ketentuan sanksi, terdapat 1 (satu) klausal subyeknya adalah pihak yang menghalangi media terbit / siaran serta wartawan mencari informasi, sedang 2 (dua) klausul lainnya berkaitan dengan pengelola media ( isi media dan perusahan).

Untuk klausul sanksi terdapat pihak yang menghalangi fungsi kelembagaan pers mungkin saja membuka penafsiran ganda. Penyensoran, pembrendelan, atau pelanggaran penyiaran hanya dapat dilakukan oleh kekuasaan negara. Untuk saat ini, pejabat negara yang potensial untuk melakukan tindakan semacam ini, mungkin belum ada.

Klausul yang berkaitan dengan media, baik yang muat/disiarkan pada editorial space maupun commercial space ada yang hakikatnya bersifat etis, dijadikan klausul Undang – Undang, yaitu pasal 5 ayat (1), (2) dan (3). Kewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi dari publik (ayat 2 dan 3) yang dirugikan oleh media pada tataran sosiologis dalam hubungan media dan publiknya, karena merupakan moral obligation. Dengan menjadikannya sebagai kalusul dalam undang – undang, maka hubungan atas dasar etik dan sosiologis ini dimasukan ke domain hukum, padahal hubungan hukum antara media dan public pada dasarnya cukup melalui KUHPidana dan KUHPerdata.

Tindakan tidak mau memberikan keterangan kepada Pers, apakah dapat dianggap sebagai pelanggaran atas pasal 4 ayat (2) tersebut ? Biasanya Pejabat Pemerintah membuat “terobosan” yaitu tidak menghalangi wartawan meliput, tetapi melarang pejabat dibawahnya agar tidak memberi informasi kepada wartawan, berada dalam lingkup domainya.

Sementara pembatasan yang dilakukan oleh penguasa militer terhadapinstitusi pers dan wartawan dalam kondisi darurat militer perlu dilihat dari fundamen hukumnya. Sudah menajdi konvensi, dalam kaedaan darurat perang, kalusul Undang – Undang Konvensional dapat tidak difungsikan. Masalahnya adalah sejauh mana parlemen menyetujui suatu bagian wilayah negara dinyatakan sebagai darurat militer, sehingga kaidah hukum normal dapat diabaikan, dan apakah Mahkama Agung perlu dimintai fatwanya tentang keabsaan hukum militer yang diberlakukan secara darurat tersebut. Ini adalah persoalan yang harus menjadi diskusi publik.