Undang – Undang
Nomor 40 Tahun 1999
Sebagai Alat
Advokasi Perlindungan Jurnalistik
Penulis
adalah :
Mantan
Ketua PWI Perwakilan MTB Periode Tahun 2003-2004
Signifikan
dari kebenaran Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah mengikat
Pemerintah secara hukum agar tidak lagi memberlakukan lisensi terbit.
Kalau
sekarang dipertanyakan apakah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 ini
fungsional sebagai alat advokasi dan proteksi / perlindungan jurnalis, maka
kiranya dapat dimulai dengan identifikasi subyek dari undang – undang ini.
Sebagaimana
setiap Undang – Undang Pokok, pada dasarnya berfungsi untuk mengatur keberadaan
institusi tertentu dalam konteks kehidupan negara, yaitu ketentuan untuk dibentuknya
suatu institusi negara, ataupun pengakuan oleh negara atas suatu institusi
masyarakat. Dengan begitu keberadaan suatu institusi diakui oleh negara, dan
dijamin fungsi – fungsi secara hukum negara.

