“KEKERASAN TERHADAP JURNALIS DAN PWI SEBAGAI WADAH ADVOKASI JURNALIS”

“KEKERASAN TERHADAP JURNALIS DAN

PWI  SEBAGAI WADAH ADVOKASI JURNALIS”

Gerry Ubra,SPd
Penulis adalah :

Mantan Ketua PWI Perwakilan MTB Periode Tahun 2003-2004

Guru pada SMA Negeri 1 Tual

Jalan yang harus dilalui oleh Pers Indonesia untuk menuju kemerdekaan Pers, nampaknya masih sangat panjang, terjal dan penuh dengan liku. Rasa was-was para jurnalis yang menjalankan profesinya belum juga hilang. Memang jaman boleh berubah, dictator tumbang, sistimpun berganti, kita masuk pada sebuah transisi menuju demokrasi, namun kekerasan terhadap Pers tidak pernah berhenti.

Kekerasan terhadap Wartawan adalah sebuah tindakan untuk menghalangi kemerdekaan Pers. Banyak kasus kekerasan yang terjadi terhadap wartawan, namun jarang sekali pelaku didenda ataupun dipenjara meskipunUndang – undang telah jelas – jelas mengaaturnya. Yang lebih menyakitkan lagi yaitu justru pelaku kekerasan terhadap wartawan adalah aparat penegak hukum : Polisi ! yang seharusnya melindungi Wartawan dan rasa takut, tapi mereka justru menjadi mimpi buruk bagi wartawan.

Kemerdekaan Pers memang saat ini telah dilindungi oleh Undang – undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, namun ini bukan berarti bahwa kekerasan terhadap wartawan akan hilang atau setidaknya berkurang, justru mala semakin bertambah. Perangkat hukum memang sudah ada, namun justru aparat penegakan hukumnya yang sering kali menjadi pelaku pelanggaran hukum. Tak adanya sangsi hukum bagi pelaku kekerasan terhadap jurnalis dan media (kasus Tempo, David dibebasakan dari tuntutan hukum) melahirkan preseden buruk bagi kebebasan Pers. Tidak adanya tindakan hukum akan melahirkan persepsi dimasyarakat bahwa kekerasan terhadap jurnalis adalah bukan pelanggaran hukum.

Fungsi pers adalah menyenangkan orang – orang yang susah dan menyusahkan orang – orang yang senang (to comfort the afflict, and to afflict the comfotable) dan hal inilah yang sering sekali membuat sebagian orang “kebakaran jenggot” dengan pemberitaan –pemberitaan Pers. Tapi perlu di ingat bahwa hendaknya sebuah beritapun haruslah yang akurat dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan untuk menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki. Dengan tersedianya informasi kita sebagai warga negara dapat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan public dan mengawasi pelaksanaannya.

Dan untuk mendapatkan informasi yang benar, dan akurat tidak mungkin semua orang akan mendapatkannya dengan sendirinya, mesti ada salah satu unsur yang memberikan berita atau informasi itu, dan itu adalah tugas dari seorang jurnalis, tetapi perlu juga di ingat bahwa informasi yang diberikan kepada publik juga harus dapat dipertanggungjawabkan.

Seorang jurnalis dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, yaitu meliput, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, atau bentuk lainnya dengan menggunakan media, entah itu cetak atau elektronik. Harus bebas dari unsur – unsur kekerasan entah itu kekerasan fisik, (pemukulan, penyerangan, pembunuhan, penculikan, dll) ataupun kekerasan nonfisik (ancaman, pelecehan, teror, dll).

Seorang jurnalis berada pada posisi seorang pekerja / bukan seorang  profesional, pemantau dan juga pejuang hak – hak asasi manusia.

Tapi harus di ingat bahwa seorang jurnalis juga harus menanamkan nilai – nilai nonSARA, nonpartisan, dan harus tidak sopan terhadap ketidak adilan ( seperti kasus pemukulan terhadap jurnalis Tabloid Dahara Pos Max Betoki, 12 tahun yang lalu di Ambon) bahkan ada beberapa kejadian – kejadian tragis yang dialami para jurnalis beberapa tahun terakhir ini yang cukup memilukan.

Dalam melakukan kegiatan jurnalistik sering kali seorang jurnalis harus menghadapi berbagai tindakan kekerasan, dan untuk menghadapi kekerasan terhadap wartawan, kita harus menempuh lajur hukum. Ada beberapa institusi maupun kelompok dan individu yang melakukan kekerasan terhadap wartawan antara lain TNI / Polri, organisasi massa / satgas, masyarakat ataupun individu. Yang mana hal ini dilakukan atas dasar agar mencegah terungkapnya sebuah informasi yang harus diketahui oleh publik, tetapi selain itu ada juga pihak – pihak yang harus puas atau merasa terpojokan dengan pemberitaan atau siaran.

Seorang jurnalis bukan warga istimewa, tetapi jika jurnalis tidak bisa bekerja dengan bebas dan aman dalam menjalankan profesinya, maka sesungguhnya itu juga adalah gambaran ketidakbebasan dan ketidakamanan buat publik dan hak masyarakat yang paling hakiki yaitu right to know akan ikut terbelunggu.

Berikut ini mungkin beberapa gambaran tentang kekerasan yang dialami jurnalis dalam melakukan kerja – kerja jurnalistik.

a. Pelecehan (jurnalis dihardik, dihina profesinya saat melakukan kerja jurnalistik....(kasus jurnalis Thabloid Dhara Pos Max Betoki) 

b. Ancaman (jurnalis atau media massa diancam secara lisan atau tulisan gara – gara kerja jurnalistiknya)

c. Sensor (tekanan yang menyebabkan jurnalis dan media tak leluasa bekerja)

d. Serangan (jurnalis diserang secara fisik.

e. Penjara (jurnalis ditangkap kemudian ditahan gara – gara kerja atau karya jurnalistiknya).

f. Pengusiran (jurnalis dilarang meliput suatu peristiwa)

g. Tuntutan hukum (jurnalis atau media massa diadukan ke Polisi atau di tuntut ke Pengadilan karena kerja atau karya jurnalistik ....(kasus Tempo).

Selain kekerasan yang disebutkan diatas, ada satu hal yang lebih seram dan sangat membatasi lagi yaitu distorsi melalui perudang – undangan, artinya dengan dalih peraturan perundang – undangan kebebasan pers dapat terdistorsi.

Salah satunya adalah Undang – undang Nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Setidaknya ada beberapa pasal yang setiap saat dapat dilakukan oleh penguasa setempat berkenaan dengan pelaksanaan tugas – tugas pers dan inic sangat mengancam kebebasan pers.

Kekerasan terhadap jurnalis memang akan mengakibatkan kebungkaman dan juga akan terjadi yang namanya sensor dikalangan jurnalis, tapi dengan cara ini maka, dengan sendirinya   masyarakat akan menerima informasi yang terdistorsi, yang akibatnya hak dasar publik untuk right to know tidak akan terpenuhi, sementara baik atau tidak jalanya sebuah pemerintahan, atau pelayanan yang berkaitan dengan publik diperlukan pengawasan dari masyarakat dan dari kerja – kerja jurnalistiklah publik akan mengetahuinya.

Karena terkait erat dengan publik, perlu adanya kejelasan rambu – rambu hukum dalam kerja – kerja pers, selain Undang – undang Pers Nomor 40. Tahun 1999 yang menjamin kebebasan pers terdapat juga ketentuan hukum yang bisa membatasi kebebasan pers, seperti pasal – pasal dalam HUHP. Setidaknya ada 35 pasal tindak pidana (delik) Pers dalam KUHPidana.

Dan biasanya ada 4 pasal yang sering sekali dipakai untuk menjerat kerja – kerja Pers, antara lain : Berita Bohong, Penghinaan, Fitnah, Dan Nama Baik.

Dari prespektif hukum, ancaman terhadap pelaksanaan kerja – kerja jurnalis masih banya tersebar didalam berbagai peraturan perundang – undangan. Biarpun demikian ancaman apapun yang ada dalam peraturan perundang – undangan itu tidaklah harus menjadi sesuatu yang menakutkan bagi para jurnalis dalam menjalankan profesinya, tapi harus menempatkan semua aspek peraturan hukum dan perundang – undangan yang ada sebagai sebuah perisai untuk menjaga diri.

PWI sebagai Wadah Advokasi Jurnalis

  

Advokasi, yang berarti dukungan / sokongan atau pembelaan. Yang biasanya dipakai ada dua cara yaitu :

·         Advokasi litigasi (lit) sering juga disebut legal advocasy, adalah advokasi melalui jalur serta proses peradilan maknanya adalah advokasi yang menggunakan mekanisme dan perangkat – perangkat legal (hukum) dalam bekerjanya.

·         Non litigasi (non lit) : advokasi melalui jalur serta proses diluar peradilan ... advokasi non litigasi ini juga adalah advokasi strategis (strategical advocacy), seperti kegiatan penguatan ekonomi, penyuluhan hukum penyadaran, pendidikan, dll

Advokasi juga adalah upaya mempengaruhi hasil (out comes) termasuk kebijakan publik dan alokasi sumber – sumber keputusan dalam politik, ekonomi dan sistem –sistem sosial dan lembaga – lembaga yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sebelum melakukan advokasi hal penting yang harus atau wajib dilakukan adalah kita harus memetakan dan memahami masalah yang dialami, setelah itu konsolidasi kedalam baru action plannya.

PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan adalah sebuah lembaga pers yang mempunyai fungsi dan peranan untuk mengkampanyekan jurnalisme damai serta melakukan advokasi dan juga perlindungan terhadap jurnalis maupun media yang ada untuk menyelesaikan semua kekerasan yang dihadapi. Perlu di ingat bahwa yang kita advokasi adalah profesi jurnalisnya dan bukan pribadi wartawan tersebut. Selain itu juga kekerasan yang dialami juga karena kerja – kerja jurnalis.

Dalam mengadvokasi kasus – kasis jurnalis, PWI juga melakuan melakukan kegiatan non litigasi dan juga litigasi kedua hal ini harus selalu ada dan tidak boleh saling bertentangan satu sama lainnya.

Kegiatan non-litigasi meliputi beberapa hal diantaranya : Verifikasi, Alert (pesan siaga), Investigasi, publikasi, lobby, demonstrasi, boikot, kampanye, konvresi pers dll.

Sementara kegiatan litigasi dianataranya :

·         Melapor / menggugat / memohon

·         Mewakili / mendampingi sebagai tergugat  / saksi / tersangka / tedakwa

·         Dan sebaga pihak di persidangan.

Ada beberapa syarat juga yang dilihat untuk mengadvokasi sebuah kasus, yaitu :

·          Apa benar – benar dia adalah seorang wartawan

·         Jenis pelanggaran yang dilakukan atau yang dialami itu apa

·         Dan seperti apa jenis advokasi yang mau dilakukan

Tindakan advokasi yang dilakukan terhadap wartawan walaupun akan memakan waktu yang lama tapi kekerasan akan berkurang kalau proses hukum akan berjalan sesuai dengan aturan.

PWI bukan saja akan mengadvokasi semua jurnalis di Maluku, tetapi juga akan mengritisi setiap kebijakan dan peraturan pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh penguasa yang bertentangan dan yang tidak sesuai dengan hukum dan yang merugikan masyarakat yang adalah subjek dari pembangunan.

PWI dalam melakukan advokasi tidak akan memaksakan kehendaknya kepada jurnalis yang menjadi korban kekerasan apakah mau untuk di advokasi oleh PWI ataukah tidak, karena itu adalah kebebasan individu dan penulis juga tau bahwa perlu konsolidasi internal anatara jurnalis yang bersangkutan dengan perusahannya, akan tetapi kami untuk mewujutdkan kebebasan pers yang sesungguhnya tetapi juga yang bertanggung jawab maka PWI siap untuk melakukan advokasi terhadap setiap tindakan kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis... semoga !!!